5 Prinsip Manajemen Keuangan

Pendapat Mengenai Prinsip-Prinsip manajemen keuangan

Pendapat Mengenai Prinsip-Prinsip manajemen keuangan

Prinsip-prinsip manajemen keuangan pada lembaga pendidikan terdiri dari berapa hal, antara lain (1) efisien, hemat, tidak mewah dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku, (2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, (3) keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal itu memungkinkan, (4) transparansi, (5) penguatan partisipasi publik.

Sedangkan apabila mengacu kepada undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48, prinsip-prinsip manajemen keuangan dana pendidikan adalah prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga harus mendapatkan penekanan. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing prinsip-prinsip manajemen keuangan tersebut :

a.        Keadilan

Ini merupakan hal pertama dalam prinsip-prinsip manajemen keuangan apabila mengacu pada uu no 20 tahun 2003 pasal 48. Pemberian akses layanan pendidikan secara merata pada peserta didik tanpa pembedaan latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, bahkan status ekonomi. Bukti dari pengeloaan keuangan yang berkeadilan adalah adanya fasilitas beasiswa bagi pelajar baik tingkat sekolah SD, SMP, SMA sederajat maupun perguruan tinggi (Raeni, 2014).

b.       Efisiensi

Efisiensi merupakan hal yang penting dalam prinsip-prinsip manajemen keuangan. Efisiensi pengelolaan keuangan sangat erat kaitannya dengan optimalisasi sumber daya keuangan untuk tercapai hasil yang memuaskan berupa peserta didik yang berprestasi. Menurut Garner (2004), efisiensi dicirikan oleh outcome kuantitatif, atau dalam artian perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh (Ni’mah, 2009), beliau menjelaskan bahwa efisien manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan mengacu pada perbandingan antara input/sumber daya dengan output. Sehingga suatu aktivitas dikatakan efisien apabila mampu mencapai tujuan secara maksimal dengan sumber daya yang minimal.

Nanang Fattah juga memahami efisiensi sebagai pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan yang tinggi (Fattah, 2006).

c.        Transparansi

Transparansi dapat dimaknakan sebagai keterbukaan. Transparansi dalam prinsip-prinsip manajemen keuangan berarti bermakna keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Pada lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yang keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaran seluruh program di lembaga pendidikan (Rahmah, 2016).

Disamping itu, transparansi dapat menciptkan kepercayaan (trust) timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Siswanto, 2013).

Beberapa informasi yang bebas diketahui oleh semua stakeholders pendidikan dan orang tua peserta didik misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), rencana kegiatan dan anggaran. Dokumen ini dipajang pada papan pengumuman sekolah, rencana anggaran bisnis, di perguruan tinggi bisa diakses secara online (Ratnaningtyas, 2017).

Dengan demikian bagi siapa saja yang membutuhkan informasi manajemen keuangan pendidikan dapat dengan mudah, orang tua siswa, mahasiswa bisa mengetahui jumlah uang yang diterma lembaha pendidikan dan digunakan untuk apa saja uang itu.

d.       Akuntabilitas public

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik (Haris, 2005). Akuntabilitas dalam manajemen keuangan memiliki arti bahwa penggunaan uang sekolah harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pertanggung jawaban sekolah dapat ditujukan kepada orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. 4 syarat terbangunnya akuntabilitas berupa :

(1) transparansi penyelenggara manajemen keuangan lembaga pendidikan dalam menerima sumber pembiayaan pendidikan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola dana lembaga pendidikan tersebut,

(2) adanya standar kinerja pengelolaan keuangan di setiap lembaga pendidikan yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, antara lain sebagai otorisator, ordonator, dan bendahawaran,

(3)adanya partisipasi untuk saling menciptkan suasana kondusif dalam menciptkan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya murah dan pelayanan yang cepat,

(4)regulasi pengelialaan keuangan yang memberikan kepastian hukum, maupun tata kelola sebagai rambu-rambu dalam menjalankan berbagai kebijakan public memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal (Shafratunnisa, 2016).

Tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja lembaga pendidikan dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan, untuk mengikutsertakan public dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen penyelenggara pendidikan kepada stakeholder atas dana yang dihimpun pemerintah, orang tua, dan masyarakat (Sutedjo, 2009).

Dalam meningkatan akuntabilitas pendidikan perlu merumuskan beberapa langkah yang harus ditempus lembaga pendidikan, antara lain :

  1. penentuan tujuan program yang akan dikerjakan, dalam pernecanaan tersebut disebutkan misi atau tujuan perencanaan program
  2. pro dioperasionalkan secara spesifik
  3. menyesuaikan dengan kondisi lembaga pendidikan,
  4. menentukan otoritas atau kewenangan lembaga pendidikan
  5. menentukan pelaksana yang akan mengerjakan program/tugas tersebut. Ia menjadi penanggung jawab program
  6. membuat kriteria performance pelaksana yang dikontrak secara jelas, sebab hakikatnya yang dikontrak adalah performance kerjanya
  7. menentukan instrument pengukur yang bersifat bebas, yaitu orang-orang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program tersebut
  8. pengukuran dilakukan sesuai dengan syarat pengukuran umum yang berlaku, yaitu secara insidental, berkala dan periodik
  9. hasil pengukuran dilaporkan kepada orang yang berkaitan dengan donasi pembiayaan program di lembaga pendidikan (Pidarta, 1988).

Keberhasilan akuntabilitas pembiayaan dalam pendidikan dapat dilihat dari beberapa perspektif : (1) peningkatan kepercayaan (trust) dan kepuasan publik (satisfaction) terhadap sekolah dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan, (2) peningkatan peran serta dan partisipasi aktif publik dalam pembangunan, pengawasan dan memberikan pertimbangan bagi kemajuan lembaga pendidikan, (3) berkurangnya intensitas kesalahan dan ketidakefektif-efisienan penggunaan dana lembaga pendidikan, (4) pro aktif dalam menyampaikan laporan pengelolaan dana secara periodik.

e.        Efektivitas

Ini merupakan prinsip ke lima dalam prinsip-prinsip manajemen keuangan yang perlu diketahui. Menurut (Yudhaningsih, 2011) menjelaskan keefektifan merupakan derajat di mana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Keefektifan itu merupakan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Keefektifan juga bisa menjadi konsep kausal secara esensial, di mana hubungan maksud-hingga-tujuan (means-to-end relationship), dan hubungan sebab-akibat (cause-effect relationship).

Efektivitas sebagai salah satu dari prinsip-prinsip manajemen keuangan, ,menurut Garner, efektivitas lebih menekankan pada outcomes kualitatif yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga.  Manajemen dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilaksanakan mampu memproses keuangan agar dapat membiayai aktivitas untuk mencapai tujuan dan outcomes kualitatif yang telah ditetapkan.

Konsep-konsep di atas dapat dipahami efektivitas lembaga pendidikan merupakan kemampuan organisasi untuk merealisasikan berbagai tujuan, beradaptasi dengan lingkungan dan mampu bertahan agar tetap eksis/hidup. Sehingga organisasi dikatakan efektif jika organisasi tersebut mampu menciptakan suasana kerja dimana para pekerja tidak hanya melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, tetapi juga membuat suasana supaya pekerja lebih bertanggung jawab, bertindak kreatif demi peningkatan efisiensi dalam mencapai tujuan. Efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dalam setiap tahapannya berproses pada tataran das sollen dan dassein dengan indicator-indikator sebagai berikut

  1. input, meliputi karakteristik sumber biaya pendidikan;
  2. process, meliputi perilaku administratif, bendaharawan dalam mengalokasikan keuangan;
  3. output, berupa hasil-hasil dalam bentuk perolehan prestasi belajar, sikap, keadilan dan persamaan,
  4. out come, meliputi jumlah lulusan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan prestasi belajar yang gemilang dan bereputasi. Dimensi efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan satu dimensi tujuan manajemen yang berfokus pada hasil, sasaran, dan target yang diharapkan. Lembaga pendidikan yang efektif adalah lembaga pendidikan yang menetapkan keberhasilan pada input, proses, output, dan outcome yang ditandai dengan berkualitasnya indikator-indikator tersebut (Dr. Arwildayanto, 2017). Itulah prinsip-prinsip manajemen keuangan apabila mengacu pada undang-undang, lebih mudah dipahami tentunya.

Okay, setelah kita mengetahui sedikit informasi mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan mulai dari pemaknaan, tujuan, dan prinsip dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip manajemen keuangan erat kaitannya dengan keuangan. eh, berarti kita juga membahas akuntansi dong..kalo gitu, coba kita hubungin deh di pemabahasan berikutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.